UPPKH KECAMATAN LANGENSARI

Dalam perjalananya pelaksanaan PKH sejak tahun 2007, silih berganti terjadi perubahan manajemen PKH. Di awal tahun 2016 ini dimulai dengan pergantian pejabat eselon 2 (Direktur Jaminan Sosial) dari Bapak M.O Royani kepada Direktur Jaminal Sosial Keluarga Bapak Nur Pujianto.

Kemudian dilanjutkan pergantian pejabat eselon 1 (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ) dari Bapak Andi ZA Dulung kepada pejabat yang baru Bapak Harry Hikmat.

Pada minggu ke tiga bulan Februari 2016 juga dilakukan pergantian pejabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Untuk menghasilkan kualitas pendidikan dan latihan (diklat) Program Keluarga Harapan (PKH) yang baik, maka dilakukan kegiatan Diklat bagi Pendamping dan Operator tahun 2015.

Agar modul diklat ini sesuai dengan kebutuhan Pendamping maka dilakukan uji coba modul diklat Pendamping dan Modul Family Development Session (FDS).

Uji coba mulai dilakukan sejak tanggal 18-24 Februari 2016 di 6 lokasi yaitu Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), Serang (Banten), Banjar (Kalimantan Selatan), Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara), Mojokerta (Jawa Timur) dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur).

Uji coba modul Diklat Pendamping dan FDS di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dilakukan oleh Bapak Joyakin Tambubolon (Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesos) dan Anto Roy (Divisi Monev & SPM UPPKH Pusat, Dit Jaminan Sosial Keluarga).


Diharapkan hasil uji coba ini berupa feed back dari Pendamping dapat menyempurnakan isi modul diklat.

Rencana pelaksanaan diklat dimulai bulan Maret 2016 di 6 (enam) balai; Padang, Jakarta, Lembang, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makassar.

Tahun 2016 akan dilakukan kegiatan pendidikan dan latihan bagi Pendamping PKH tahun 2015.
Dalam arahan pak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (LJS) pada rapat persiapan pelaksanaan diklat 2016 ditekankan bahwa dalam meningkatkan kualitas Pendamping PKH harus sudah dimulai dilaksanakan pengenalan Family Development Sessions.

Agar seluruh Pendamping PKH yang saat ini jumlahnya sekitar 16.000 diperlukan strategi penyelenggaraan diklat.

Strategi itu antara lain:

1. e-learning
2. Modul FDS melalui ke e-learning
3. Korwil dan korkab wajib FDS  kemudian disampaikan ke seluruh Pendamping
4. Bimtek
5. Diverensial base on kompetensi
6. Belajar modul secara mandiri
7. Rencana perluasan sampai 8 juta sasaran peserta PKH


Sumber :http://cctindonesia.blogspot.co.id/

Tahun 2016 akan dilakukan kegiatan pendidikan dan latihan bagi Pendamping PKH tahun 2015.
Dalam arahan pak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (LJS) pada rapat persiapan pelaksanaan diklat 2016 ditekankan bahwa dalam meningkatkan kualitas Pendamping PKH harus sudah dimulai dilaksanakan pengenalan Family Development Sessions.

Dalam arahannya dihadapan para Kepala Pusdiklat, dan Kepala Balai  se-indonesia Dirjen LJS menyampaikan strategi dalam menurunkan gini ratio. dengan didampingin Direktur Jaminan Sosial Keluarga bapak Nur Pujianto, Dirjen LJS menjelaskan ada 3 (tiga) skenario untuk menurunkan gini rasio sebagaimana target RPJM tahun 2017.

Agar seluruh Pendamping PKH yang saat ini jumlahnya sekitar 16.000 diperlukan strategi penyelenggaraan diklat.

Strategi itu antara lain:

1. e-learning
2. Modul FDS melalui ke e-learning
3. Korwil dan korkab wajib FDS  kemudian disampaikan ke seluruh Pendamping
4. Bimtek
5. Diverensial base on kompetensi
6. Belajar modul secara mandiri