Dear All Pendamping,
Dimohon untuk semua pendamping khususnya Kor-cam, segera membuat Rekapitulasi Jadwal Penyaluran Tahap II 2015 berupa jumlah Desa, Ksm, dan Alokasi nominal per hari. dikirim ke Uppkh Kab mulai hari ini.
Jadwal dari Pt. POS di mulai tanggal 6 - 11 Juli 2015
Sekian terima kasih,
Operator
Egh#z
PENYALURAN TAHAP II 2015 Kab. Jember
Read User's Comments0
BOP PENDAMPING 2015
Kepada Yth,
Korkab dan Operator Kab/Kota
di Tempat
Dengan Hormat,
Kami kirimkan kembali surat Operasional Belanja Pendamping sesuai dengan Surat Terlampir,
kami harapkan agar segera di tindak lanjuti oleh korkab maupun operator agar dapat disampaikan kepada pendamping.
data yang di minta adalah :
1. SPJ Belanja Tahap I dan II pada point 3.a (SPJ Tahap I yang di kirim adalah SPJ Rampung)
2. Segera membuka rekening BRI bagi yang belom mempunyai tabungan BRI pada Point 3.b
3. mengirimkan SOFTCOPY nama pendamping, NPWP dan no Rekening BRI dalam bentuk Excel pada Point 3.c
Demikian email ini kami kirimkan, dan mohon bantuannya serta kami ucapkan terimakasih.
NB : bagi Kab/Kota yang sudah mengirim agar mengabaikan Pemberitahuan/Email ini. Terimakasih
Dinas Sosial Bidang Balinsos
Bpk. Agus Sulistyo. S, AKS
Pengirim
Ismail Mashudi
Operator
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015
1. Nawacita
1.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
1.9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2. Prioritas Nasional
2.1. Bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin).
2.2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2.3. Program Keluarga Harapan (PKH).
2.4. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah
2.5. Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA
3. Program Pendukung
3.1. Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial.
3.2. Verifikasi dan Validasi Data.
3.3. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Sertifikasi Pekerja Sosial
3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik
KEWENANGAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN
Hal tersebut diatas merupakan salah satu point penting yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja''far serta Menteri Sosial : Khofifa Indar Parawansa, sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini.
Tema Rapat Koordinasi Nasional ini yaitu “MELALUI KOORDINASI NASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KITA TINGKATKAN SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH MENUJU AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN”. Adapun peserta Rapat Koordinasi ini adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah (Gubernur, Walikota-Wakil Walikota/Bupati-Wakil Bupati), masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, BAPPEDA dan Dinas Sosial (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
Materi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial RI dalam rapat tersebut dapat di lihat dan di download di link ini.(sumber;www.kemsos.go.id)
SELEKSI CALON PENDAMPING & OPERATOR PKH 2015
Kami membuka kesempatan kepada Putra/Putri terbaik di D.I.Yogyakarta untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pendamping dan Operator PKH (Program Keluarga Harapan) D.I.Yogyakarta melalui proses pendaftaran taha I secara online periode 10 s/d 15 Juni 2015.
Bagi para calon pendaftar dapat melakukan pendaftaran secara online di website PKH DIY.
Terimakasih,
Salam PKH Istimewa,
admin
MUSIM PILKADA, TETAP JADI PENDAMPING/OPERATOR ATAU MAU JADI PETUGAS PELAKSANA PILKADA?
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak sudah mulai tahapannya, salah satu tahap yang sudah dilaksanakan adalah baru saja KPU Daerah melaksanakan perekrutan Panitia Pemilihan, baik di tingkat kecamatan (PPK) maupun desa (PPS). Kebijakan direktorat terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan rezim sebagaimana yang pernah dilaksanakan pada tahun 2013 yang lalu, adalah melarang semua tenaga pelaksana PKH baik yang ada di pusat maupun daerah untuk terlibat sebagai petugas pelaksana pemilihan. Kalupun ada petugas pelaksana PKH yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan, tentu saja pihak direktorat dapat mengambil kebijakan sepihak terkait dengan hal ini sebagaimana termuat dalam surat edaran Dirjamsos No 280/LJS.JS.BLTB/05/2013 tanggal 8 Mei 2013
Langganan:
Postingan (Atom)